Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah, Tugas dan Fungsinya

--rangkulteman

Ketika kita mengunjungi suatu Lembaga keuangan, seringkali kita melihat tanda berwarna kuning didepan pintu kaca dan bertuliskan LPS. Sebenarnya apa sih yang dimaksud LPS? Ulasan kali ini akan membahas seputar LPS.

Pengenalan LPS

Simpanan aman terlindungi LPS Sesuai dengan namanya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk menjamin produk simpanan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Tujuannya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.

Pembentukan LPS tidak terlepas dari krisis ekonomi tahun 1998. Saat itu banyak bank yang dilikuidasi oleh pemerintah, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan juga anjlok sehingga banyak terjadi penarikan besar-besaran dari perbankan nasional.

Untuk mencegah hal ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan jaminan untuk seluruh simpanan masyarakat di perbankan yang berupa tabungan dan deposito dengan syarat dan kriteria tertentu atau yang biasa disebut dengan blanket guarantee.

Selain itu LPS juga menjamin simpanan nasabah Bank syariah berupa giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah. Sejak 13 Oktober 2008, nilai simpanan yang dijamin LPS sampai dengan Rp2 miliar per nasabah per bank.

Jika seorang nasabah memiliki beberapa rekening tabungan di bank yang sama, untuk menghitung uang jaminan, saldo dari semua rekening ini dijumlahkan. Nilai simpanan yang dijamin meliputi simpanan pokok ditambah bunga bagi bank konvensional, atau simpanan pokok ditambah dengan bagi hasil yang sudah menjadi hak nasabah bank Syariah itu sendiri.

Terbentuknya LPS

Menurut situs resmi Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS www.lps.go.id, LPS adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

UU LPS diundangkan tanggal 22 September 2004 dan mulai berlaku efektif 12 bulan setelah diundangkan yaitu tanggal 22 September 2005. Dengan berlaku efektifnya UU LPS, maka LPS mulai beroperasi secara penuh sejak tanggal 22 September 2005. Hingga saat ini, terdapat 72 negara telah mendirikan lembaga penjamin simpanan.

Beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Swedia bahkan telah mendirikan lembaga penjamin simpanan jauh sebelum krisis perbankan terjadi dan melanda Asia-Pasifik. Negara-negara Asia yang telah mendirikan LPS diantaranya seperti Filipina pada tahun 1963, diikuti oleh Korea Selatan pada tahun 1996. Setelah Indonesia, Malaysia dan Singapura juga telah membentuk LPS.

Tugas, Fungsi dan Wewenang LPS

Tugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Dalam melakukan kegiatannya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga memiliki beberapa tugas yang perlu diemban. Menurut situs resmi LPS itu sendiri, setidaknya terdapat 4 tugas yang harus dijalankan diantaranya seperti

  1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan.
  2. Melaksanakan penjaminan simpanan.
  3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.
  4. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik.
  5. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Tidak hanya itu saja, dalam pelaksanaannya LPS memiliki 2 fungsi utama seperti menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannnya. Menurut ketentuan Pasal 37B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perbankan, setiap bank wajib menjaminkan dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.

Untuk mengamankan simpanan masyarakat di bank, didirikan LPS. Dalam Pasal 12 UU LPS, ketentuan ini ditegaskan dengan ketentuan bahwa setiap bank yang melakukan kegiatan komersial di wilayah negara Republik Indonesia wajib mengikuti penjaminan LPS. Jenis bank tersebut antara lain bank umum dan bank perkreditan rakyat, termasuk bank dalam negeri, bank campuran dan bank asing, serta bank konvensional dan bank syariah.

Anggota atau badan LPS sendiri terdiri dari Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif. Dewan Komisioner merupakan pimpinan LPS yang diangkat oleh Presiden. Dewan komisioner dipimpin oleh seorang Ketua Dewan Komisioner. Sedangkan kepala eksekutif merupakan salah satu Anggota Dewan Komisioner yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional LPS.

Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 terdapat beberapa wewenang yang dimiliki oleh Lembaga penjamin simpanan (LPS) diantaranya seperti

  1. Menetapkan dan memungut premi penjaminan.
  2. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta.
  3. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.
  4. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.
  5. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4.
  6. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.
  7. Menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.
  8. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan.
  9. Menjatuhkan sanksi administratif.

Apa dan Siapa yang Dijamin LPS?

Lembaga Penjamin Simpanan menjamin simpanan nasabah melalui bank dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, setoran pembayaran, sertifikat deposito dan bentuk lainnya yang disamakan dengan hal diatas. Adapun nilai maksimum simpanan yang dijamin LPS adalah Rp2 miliar per nasabah per bank yang berlaku sejak tanggal 13 Oktober 2008.

Apabila seorang nasabah mempunyai beberapa rekening simpanan pada satu bank, maka untuk menghitung simpanan yang dijamin, saldo seluruh rekening tersebut dijumlahkan. Nilai simpanan yang dijamin oleh LPS merupakan simpanan pokok ditambah bunga bagi bank konvensional, atau pokok ditambah bagi hasil menjadi hak nasabah bank syariah. LPS hanya akan menjamin pembayaran simpanan nasabah sampai dengan Rp 2 miliar.

Sementara itu, setoran di atas Rp 2 miliar akan diselesaikan oleh tim likuidasi berdasarkan hasil likuidasi aset bank. Selain itu nasabah tidak akan dibebani biaya apapun terkait LPS, biaya penjamin simpanan LPS akan ditanggung oleh bank ditempat nasabah meyetor dananya Terkait penjaminan oleh LPS, Lembaga ini menjamin simpanan kepada seluruh bank umum dan bank syariah yang beroperasi di wilayah negara Republik Indonesia, baik bank umum (bank asing, bank campuran, bank swasta internasional), bank pembangunan daerah dan bank umum) maupun bank perkreditan rakyat (BPR).

Baca Juga: Kehadiran Lembaga Keuangan Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia

Keikutsertaan bank dalam Lembaga penjamin sosial diatur berdasarkan Pasal 37B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dimana setiap bank wajib mengamankan dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.

Untuk menjamin simpanan masyarakat ke dalam bank, maka terbentuklah Lembaga yang disebut LPS. Selain itu dalam pasal 12 UU LPS, keikutsertaan bank dan ketentuannya juga dipertegas dengan menyebutkan bahwa setiap bank (baik  bank umum dan BPR, termasuk bank nasional, bank campuran, dan bank asing, serta bank konvensional dan bank syariah ) yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS. Selain hal diatas ternyata bank juga memiliki kewajiban yang perlu dijalankan sebagai peserta LPS. Sebagai peserta penjaminan, setiap bank wajib:

  1. menyerahkan dokumen sebagai berikut:
    • salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank;
    • salinan dokumen perizinan bank;
    • surat keterangan dari LPP mengenai tingkat kesehatan bank;
    • surat pernyataan dari pemegang saham, pengendali bagi yang berbadan hukum koperasi, kantor pusat dari cabang bank asing, direksi dan komisaris.
  2. membayar kontribusi kepesertaan;
  3. membayar premi penjaminan;
  4. menyampaikan laporan secara berkala.
  5. Memberikan data, informasi dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan penjaminan;
  6. Menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat;
  7. Menempatkan pengumuman pada seluruh kantor bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh nasabah mengenai:
    • maksimum tingkat bunga yang dianggap wajar yang ditetapkan LPS; dan
    • maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS
News
Butuh informasi mengenai layanan atau event kami?
150210
Senin–Jumat, 09:00–18:00
Berita Terkait

News

Ada banyak jenis tabungan mandiri. Mulai dari jenis tabungan mandiri haji, TKI, tabungan untuk anak-anak, […]

News

Tabungan pendidikan anak adalah simpanan bank yang didedikasikan untuk penyiapan dana pendidikan anak, mulai dari […]

News

Siapa sih disini yang masih susah banget buat menabung? Terkadang pengeluaran yang kita keluarkan masih […]

News

Pada saat sekarang ini investasi semakin diminati oleh berbagai kalangan masyarakat. Pasalnya hampir semua orang […]

News

Pastinya setiap orang menginginkan situasi keuangan yang tertib dan disiplin. Rencana keuangan yang teratur dapat […]

News

Siapa yang tidak mau menjadi kaya, yap, semua orang pasti ingin menjadi kaya dan salah […]